KransNews.com | Simalungun – Aliansi Relawan Pengembala Sapi Baik Budi yang berasal dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Bandar Huluan menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan kepada manajemen PTPN IV Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam rangkaian aksi damai, Selasa (10/11/2026), di Kantor PTPN IV Regional II Kebun Dolok Ilir, Nagori Tenera, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun. Aliansi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berdampak terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat, khususnya terkait kematian ternak, dugaan peracunan, penahanan sapi dan kambing, hingga akses penggembalaan di kawasan perkebunan.
Dalam dokumen pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa ternak merupakan sumber penghidupan sekaligus aset penting bagi keluarga warga. Karena itu, mereka menolak segala bentuk tindakan yang membahayakan ternak, intimidasi, kekerasan, maupun penahanan ternak tanpa dasar dan pertanggungjawaban yang jelas.
Aliansi meminta seluruh persoalan diselesaikan secara terbuka, adil, manusiawi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga mendesak agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.
Terdapat 11 tuntutan yang disampaikan kepada dua unit perkebunan PTPN IV, yakni Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras.
Untuk PTPN IV Kebun Dolok Ilir, aliansi meminta perusahaan segera menyelesaikan ganti rugi ternak warga yang diduga mati akibat peracunan. Mereka menuntut pendataan bersama, verifikasi bukti, penghitungan nilai kerugian, serta kepastian tertulis mengenai tahapan dan batas waktu pembayaran ganti rugi.
Selain itu, aliansi mendesak Polres Simalungun mengusut tuntas dugaan peracunan di Afdeling IV dan Afdeling V. Mereka meminta penyelidikan dilakukan secara profesional guna mengungkap penyebab kejadian, pelaku, pihak yang diduga memerintahkan, serta pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Persoalan akses penggembalaan juga menjadi perhatian. Aliansi meminta perusahaan, warga, dan pemerintah setempat duduk bersama untuk menetapkan lokasi, batas wilayah, waktu, serta tata tertib penggembalaan melalui kesepakatan tertulis agar tidak terjadi perubahan sepihak.
Di sisi lain, mereka meminta perusahaan memulihkan kesempatan usaha bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar bahu jalan perumahan staf Dolok Ilir. Apabila lokasi tersebut tidak memungkinkan digunakan, perusahaan diminta menyediakan lokasi pengganti yang layak melalui kesepakatan bersama.
Aliansi juga meminta pemeriksaan dan evaluasi terhadap Manajer, Askep, serta Asisten Afdeling IV dan V terkait dugaan keterlibatan maupun kelalaian dalam persoalan yang terjadi.
Sementara itu, terhadap PTPN IV Kebun Laras, aliansi menuntut penghentian penahanan ternak dan pungutan yang dinilai tidak memiliki dasar jelas. Mereka meminta sapi dan kambing yang ditahan dikembalikan kepada pemilik yang dapat diverifikasi.
Mereka juga meminta penetapan akses penggembalaan melalui kesepakatan tertulis serta penghentian segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan tindakan sepihak terhadap warga maupun ternaknya.
Dalam tuntutan berikutnya, aliansi mendesak Polres Simalungun menuntaskan pengusutan dugaan pencurian ternak milik Selamat Riady. Mereka meminta laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat maupun memerintahkan tindakan tersebut.
Tidak hanya itu, aliansi meminta penghentian tindakan yang berpotensi membahayakan ternak dan masyarakat, termasuk dugaan peracunan rumput serta pengambilan ternak warga secara sepihak.
Manajemen PTPN IV Unit Dolok Ilir dan Unit Laras juga diminta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan melalui prioritas dan kesempatan kerja yang adil sesuai kebutuhan serta kualifikasi pekerjaan.
Selain persoalan ternak dan penggembalaan, masyarakat turut mempertanyakan izin Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Unit Dolok Ilir dan Unit Laras serta realisasi kewajiban plasma sebesar 20 persen.
Dalam bagian tuntutan tindak lanjut, aliansi memberikan batas waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak dokumen diterima agar perusahaan menyampaikan jawaban resmi secara tertulis.
Jawaban tersebut diminta memuat sikap perusahaan terhadap setiap tuntutan, langkah penanganan awal, pejabat atau unit yang bertanggung jawab, jadwal dialog, serta target waktu penyelesaian.
Aliansi juga meminta agar hasil pertemuan antara perusahaan, perwakilan warga, dan pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama, lengkap dengan pembagian tanggung jawab dan tenggat pelaksanaan.
Mereka menegaskan tidak boleh ada intimidasi, ancaman, tekanan, maupun tindakan pembalasan terhadap warga, pelapor, atau saksi yang menyampaikan keterangan dan memperjuangkan haknya secara sah.
Apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, aliansi menyatakan akan menempuh langkah lanjutan melalui pengaduan kepada instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, serta kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi damai.
Dalam penegasan akhirnya, Aliansi Relawan Pengembala Sapi Baik Budi menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan untuk mencari keributan, melainkan menuntut kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab atas persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat.
Menyikapi tuntutan warga tersebut, Raja Swandi Purba, General Manager III, PTPN IV Regional II mengatakan akan melakukan diskusi secara internal atas tuntutan warga dan ia meminta agar pihak menejemen diberi waktu selama 7 hari untuk mengambil keputusan. (SN)
