KransNews.com| PEMATANGSIANTAR – Penanganan pengaduan Ramles Sitorus terkait dugaan penggunaan bahu jalan dan parit untuk aktivitas usaha rumah potong ayam di Jalan Tangki Ujung, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, kembali menuai sorotan. Pasalnya, persoalan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
Kekecewaan itu disampaikan Pondang Hasibuan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Ramles Sitorus, setelah menghadiri pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, di ruang kerja Sekda, Jalan Merdeka Nomor 6, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan Ramles Sitorus yang sebelumnya telah mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Agenda pertemuan itu tertuang dalam surat undangan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 002/000.1.10/6842/XI-2026 tertanggal 4 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekda Junaedi Antonius Sitanggang.
Dalam surat tersebut, sejumlah pejabat diundang untuk membahas tindak lanjut laporan pengaduan Ramles Sitorus. Mereka antara lain Inspektur Kota Pematangsiantar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Bagian Organisasi Setdako Pematangsiantar, Camat Siantar Martoba, Lurah Naga Pita, serta pihak pelapor.
Surat undangan tersebut juga merujuk pada surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor T/00465/LM.25-02/0281.2025/IV/2026 tertanggal 8 April 2026 mengenai tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.
Namun, menurut Pondang Hasibuan, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan maupun kepastian mengenai langkah penertiban terhadap aktivitas usaha yang dipersoalkan.
Ia menyebutkan, dalam pertemuan itu Sekda meminta waktu untuk melakukan penertiban. Akan tetapi, permintaan tersebut dinilai belum memberikan kepastian, mengingat persoalan yang diadukan telah berlangsung lebih dari dua tahun.
“Kami sangat kecewa. Persoalan ini sudah lebih dari dua tahun, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan penertiban yang nyata. Pemerintah seharusnya sudah dapat menjelaskan apa yang telah dikerjakan selama ini dan kapan penertiban akan dilaksanakan,” tegas Pondang.
Dugaan Penggunaan Fasilitas Umum Jadi Persoalan
Menurut Pondang, pengaduan Ramles Sitorus berkaitan dengan aktivitas usaha rumah potong ayam yang berada di depan kediaman pelapor di kawasan Jalan Tangki Ujung.
Pihaknya mempersoalkan dugaan penggunaan bahu jalan dan parit untuk kepentingan aktivitas usaha yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi fasilitas umum.
Selain persoalan tersebut, aktivitas rumah potong ayam itu juga dikeluhkan karena diduga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga di sekitar lokasi.
Pondang menegaskan, persoalan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai perselisihan antara pelapor dan pengelola usaha. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas umum digunakan sesuai peruntukannya, sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Pemko Pematangsiantar, khususnya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan penggunaan bahu jalan dan parit untuk kepentingan usaha.
Pondang mengingatkan, apabila penggunaan fasilitas umum tidak ditangani secara tegas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa aturan tidak diterapkan secara konsisten.
“Kalau penggunaan bahu jalan dan parit seperti ini tidak ditertibkan, besok-besok masyarakat bisa saja berjualan di mana pun dengan menggunakan bahu jalan. Lalu, bagaimana pemerintah menegakkan Perda? Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemko Pematangsiantar menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan penertiban belum terlaksana, meskipun pengaduan telah disampaikan sejak lebih dari dua tahun lalu.
Bahkan, Pondang mempertanyakan apakah terdapat faktor tertentu yang menjadi kendala dalam proses penanganan persoalan tersebut.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam memberikan penjelasan penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan bentuk desakan untuk memperoleh klarifikasi, bukan tuduhan bahwa terdapat hubungan khusus yang telah terbukti memengaruhi penanganan pengaduan.
Siap Tempuh Jalur Ombudsman dan Mendagri
Karena belum memperoleh hasil konkret dari pertemuan tersebut, Pondang menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut ditempuh agar lembaga terkait dapat menelaah proses penanganan pengaduan masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pondang juga menyoroti tanggung jawab sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pengaduan tersebut.
Instansi yang menjadi perhatian antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Martoba, serta Lurah Naga Pita.
Menurutnya, setiap instansi harus mampu menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk kendala yang menyebabkan belum adanya tindakan penertiban yang memberikan kepastian kepada pihak pelapor.
Ia berharap Ombudsman RI dan Kemendagri memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar penanganan pengaduan masyarakat tidak berhenti sebatas pertemuan dan pembahasan administratif.
Pondang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan kewenangan penegakan Perda secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Kepentingan masyarakat serta perlindungan fungsi fasilitas umum, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penertiban.
Pemko Diminta Berikan Klarifikasi
Sementara itu, hasil akhir pertemuan dengan Sekda serta alasan belum terlaksananya penertiban masih memerlukan penjelasan resmi dari Pemko Pematangsiantar dan perangkat daerah terkait.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Sinata.id membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Sekda Kota Pematangsiantar, Inspektorat, Satpol PP, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Martoba, Lurah Naga Pita, serta pihak pengelola usaha rumah potong ayam yang dipersoalkan.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan dugaan penggunaan bahu jalan dan parit di Jalan Tangki Ujung, termasuk langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Pada prinsipnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pengaduan yang profesional, transparan, dan memiliki kepastian penyelesaian. Penegakan peraturan daerah juga diharapkan berjalan secara adil dan konsisten tanpa tebang pilih.
Sumber : Sinata.id
