KransNews.com | Sumut – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumatera Utara mengikuti konsolidasi wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang digelar secara daring, Kamis (20/8/2026).
Konsolidasi tersebut menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai persoalan regional sekaligus merumuskan langkah konkret terhadap isu-isu yang dinilai mendesak di kawasan Sumbagut.
Dalam forum itu, BEM SI Sumatera Utara memaparkan sejumlah isu prioritas hasil konsolidasi daerah. Sedikitnya terdapat lima persoalan yang menjadi perhatian utama.
Pertama, penanganan bencana alam yang dinilai belum tuntas, di antaranya banjir di Sibolga serta peristiwa terbaru di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
Kedua, kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.
Ketiga, maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara yang dinilai belum mampu diberantas hingga ke akar jaringan.
Keempat, kondisi kesejahteraan petani yang masih menjadi persoalan serius.
Kelima, persoalan pemekaran Kabupaten Simalungun yang hingga kini belum memperoleh kepastian tindak lanjut.
Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Sakhti Pati Alam, menegaskan kelima isu tersebut merupakan klaster persoalan yang dinilai memiliki tingkat kegentingan tinggi di Sumatera Utara.
“Pemerintah pusat dan daerah masih abai terhadap respons nyata. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” ujar Sakhti.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumbagut, Ahmad Arya Attallah, mengatakan langkah awal yang akan ditempuh adalah menyusun dan menerbitkan policy brief sebagai instrumen peringatan dini atau early warning system bagi pemerintah eksekutif maupun legislatif.
“Policy brief ini akan menjadi alarm kebijakan. Jika para pemangku kepentingan masih gamang melangkah, maka dokumen itu akan kami jadikan fondasi untuk eskalasi aksi di tingkat daerah, bahkan hingga ke gerakan nasional,” tegas Arya.
Menurutnya, konsolidasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah.
BEM SI Sumbagut menilai penerbitan policy brief nantinya menjadi salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Jika tidak terdapat tindak lanjut yang terukur, mahasiswa membuka kemungkinan adanya eskalasi gerakan dari ruang diskusi dan konsolidasi daring menuju aksi di berbagai daerah hingga tingkat nasional.
Dengan demikian, konsolidasi BEM SI Sumbagut menjadi ruang artikulasi berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat. Kini, respons pemerintah terhadap sejumlah isu tersebut akan menjadi perhatian mahasiswa dalam menentukan langkah berikutnya. (Ben)
