KransNews.com | Pemko Medan mengukuti rapat yang diselengarakan Mendagri berlangsung secara daring, rapat itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam rapat tersebut, Tito menekankan beberapa hal penting diantaranya Kepala Daerah dilarang untuk melakukan mutasi tanpa seizin dari Mendagri.
Apabila ada Kepala Daerah yang berani melakukan mutasi, maka dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. “Saya sudah membuat kebijakan tidak ada yang boleh melakukan mutasi kecuali sebelumnya mendapatkan izin Mendagri, jika tetap dilakukan maka melanggar UU,” kata Tito.
Selanjutnya terkait dengan penataan tenaga non-ASN di instansi Pemda, Tito menekankan agar tidak ada lagi rekrutmen tenaga non-ASN di tahun 2025 sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat segera di selesaikan.
“Kami menyarankan agar seluruh honorer diangkat menjadi ASN PPPK, bagi Pemda yang anggaranya tidak memadai dapat diahlikan ke PPPK Paruh Waktu,” ujar Tito.
Rapat yang juga diikuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini dan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh juga didengarkan berbagai masukan dan kendala terkait penataan non-ASN dari para Kepala Daerah yang mengikuti zoom meeting. (Ril)
