Kransnews.com, Simalungun– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun 2024, sejumlah kepala desa mengungkapkan kekhawatiran akan tekanan politik yang diduga dilakukan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali. Mereka menuding adanya intimidasi, termasuk penggunaan aparat pengawas dan inspektorat untuk memaksa dukungan terhadap calon petahana.
Tumpal Sitorus, Pangulu Nagori Rambung Merah, menyatakan bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat terasa mencurigakan dan tidak lebih dari intimidasi politik. “Kami merasa ditakut-takuti. Ini bukan pemeriksaan biasa,” katanya, Selasa (22/10/2024).
Tumpal menambahkan bahwa proyek-proyek dari pemerintah kabupaten sering kali diintervensi, dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya dirancang oleh desa, kini ditentukan oleh atasan. “Petahana jelas-jelas mempermainkan kami,” tegasnya.
Ia juga mengkritik program gotong-royong Marharoan Bolon yang digagas oleh petahana Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS), yang dianggapnya hanya sebagai pencitraan politik tanpa regulasi yang jelas. “Jangan sampai kita kembali ke zaman penjajahan,” kritiknya.
Senada, Rudianto Damanik, Pangulu Nagori Lestari Indah, menyesalkan sikap petahana yang terus menyalahkan pemerintahan sebelumnya untuk menarik simpati. “Yang dibutuhkan adalah program konkret, bukan sekadar omong kosong,” ungkapnya.
Rudianto menekankan bahwa intervensi politik telah merusak kinerja desa, memaksa mereka menerima proyek yang tidak sesuai kebutuhan. “Kami hanya ingin bekerja dengan baik untuk desa kami,” tuturnya.
Para kepala desa bersatu menolak taktik politik yang licik dan berharap Pilkada Simalungun 2024 berjalan jujur dan adil, fokus pada pembangunan, bukan kepentingan politik tertentu. (*)
