KransNews.com | Simalungun – Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu agenda utama dalam audiensi Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Simalungun mendorong agar proses perencanaan hingga pembangunan ruas tol yang direncanakan sepanjang sekitar 40,36 kilometer itu terus berlanjut. Dari total panjang tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Selain membahas konektivitas menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan mengintegrasikan fungsi pertahanan ke dalam desain infrastruktur jalan tol.
Pemkab Simalungun mengusulkan agar sebagian ruas jalan tol yang direncanakan sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei dapat dipertimbangkan memiliki fungsi sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Usulan tersebut disampaikan sejak tahap penyusunan desain dasar agar aspek pertahanan dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur sipil.
Menurut Pemkab Simalungun, konsep tersebut apabila memungkinkan diterapkan sejak awal perencanaan dapat mengurangi kebutuhan perubahan konstruksi di kemudian hari. Pihak Kementerian Pertahanan disebut menyambut positif gagasan tersebut.
Dalam audiensi itu disebutkan proses perencanaan Tol Simpang Panei–Parapat saat ini telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Feasibility Study (FS) dengan progres sekitar 90 persen. Penyusunan tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Bupati Simalungun menilai keberadaan ruas tol tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki dampak terhadap konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton.
Menurutnya, konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Parapat dan Danau Toba.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Usulan tersebut muncul ketika ruas Sinaksak–Simpang Panei sepanjang 12,55 kilometer, yang merupakan bagian dari Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat), telah beroperasi dan sejak 17 Juli 2026 mulai diberlakukan tarif.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kelanjutan konektivitas dari Simpang Panei menuju Parapat menjadi bagian penting dalam pengembangan jaringan infrastruktur menuju kawasan Danau Toba. (Ril)
