KransNews.com | Simalungun – Dua keluarga di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun setelah rumah mereka rusak diterjang angin puting beliung.
Bantuan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Kamis (17/9/2026). Bantuan berupa seng, paket sembako, dan tali asih tersebut diberikan kepada keluarga Ustad Wajir Candiago dan Supardi. Dalam peristiwa itu tidak terdapat korban jiwa.
Kepala BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi didampingi Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung menyampaikan salam dan rasa prihatin Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih kepada para korban.
“Bapak Bupati turut merasakan apa yang Bapak dan keluarga alami. Bantuan ini belum sepenuhnya menggantikan kerugian, namun diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi penyemangat untuk kembali bangkit,” ujar Budiman mewakili Bupati.
Selain menyerahkan bantuan, Budiman mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat sewaktu-waktu terjadi.
“Segera hubungi pemerintah setempat atau BPBD apabila terjadi kondisi yang membahayakan,” pesannya.
Mewakili keluarga terdampak, Ustad Wajir Candiago menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemkab Simalungun.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga Bapak Bupati senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan memimpin Simalungun,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pangulu Nagori Karang Sari Yuda Muspianto didampingi Camat Gunung Maligas Ayu Rukiyah Nasution turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jaringan irigasi akibat longsor di Huta I Nagori Karang Sari.
Kerusakan jaringan irigasi tersebut dikhawatirkan mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian warga yang mencapai ratusan hektare.
“Kami memohon perhatian Bapak Bupati agar irigasi dapat segera diperbaiki, sehingga kebutuhan air petani kembali terpenuhi,” harap Yuda.
Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan dampak bencana dan pemulihan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Pemerintah daerah juga memastikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan mendesak di lapangan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (Ril)
