KransNews.com | Medan — Program Universal Health Coverage (UHC) atau pelayanan berobat gratis cukup dengan KTP yang diberlakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution sejak 1 Oktober 2025, belum berjalan serentak di seluruh daerah Sumut.
Sejumlah rumah sakit dilaporkan menolak pasien yang menggunakan fasilitas UHC. Salah satunya RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Asahan, yang menolak pasien karena masih memiliki tunggakan atau tidak terdaftar sebagai peserta BPJS aktif.
“Dari hasil kunjungan kerja kami pada Jumat (24/10/2025), Kabid Pelayanan RSUD HAMS dr. Eka W.S mengakui hal tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, di Medan, Selasa (28/10/2025).
Politisi PKS itu mengatakan, kasus serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota lain. Padahal, dengan program UHC, masyarakat seharusnya dapat berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP karena seluruh biayanya ditanggung Pemprov Sumut.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang menggunakan KTP. Pemprovsu sudah menanggung biayanya,” tegas Salman.
Ia meminta Pemprovsu segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pihak rumah sakit, dan BPJS untuk menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan program tersebut.
Selain persoalan administrasi, Salman juga menyoroti masalah sistem rujukan (SIRUJ) yang dinilai belum optimal. “Banyak pasien tidak mendapat umpan balik dari rumah sakit rujukan, bahkan ada yang meninggal sebelum dirujuk,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov Sumut juga harus memastikan ketersediaan ruang rawat agar pasien tidak terlantar saat membutuhkan layanan kesehatan.
Sumber : Posmetro Medan
