KransNews.com | Simalungun – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, menjadi perhatian. Pasalnya, bangunan yang dibiayai menggunakan uang daerah tersebut disebut-sebut telah dihibahkan kepada yayasan milik Bhayangkari sebagai pengelola dapur SPPG.
Berdasarkan data pengadaan yang tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Simalungun, proyek dengan nama paket Pembangunan Gedung SPPG Polres Simalungun di Polsek Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam data LPSE, paket tersebut memiliki kode tender 10086524000 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 60802958. Pengadaan dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun dengan jenis pekerjaan konstruksi.
Adapun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp1.497.511.500. Data LPSE juga menunjukkan proses tender telah selesai dengan jumlah peserta sebanyak 33 perusahaan.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya penggunaan APBD sebesar Rp1,5 miliar untuk membangun fasilitas SPPG tersebut, melainkan juga status kepemilikan dan pengelolaan bangunan setelah pembangunan selesai.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber, bangunan yang didirikan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Simalungun tersebut disebut telah dihibahkan kepada yayasan milik Bhayangkari. Sementara itu, lokasi pembangunan berada di atas lahan milik Polres Simalungun.
Jika informasi hibah tersebut benar, maka diperlukan penjelasan mengenai mekanisme pengalihan aset daerah, dasar hukum pemberian hibah, serta proses administrasi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Sebab, penggunaan APBD untuk membangun fasilitas di atas tanah milik instansi lain, kemudian menghibahkan bangunan kepada yayasan sebagai pengelola, perlu dipastikan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Terlebih, operasional SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan pendanaan pemerintah dan kegiatan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, transparansi mengenai status aset, penerima hibah, serta pengelolaan pendapatan operasional menjadi hal penting untuk diketahui publik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, telah dimintai konfirmasi terkait dasar pembangunan gedung di atas lahan milik Polres Simalungun, termasuk informasi mengenai hibah bangunan kepada yayasan milik Bhayangkari.
Namun, hingga berita ini disusun, Hotbinson Damanik belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang dilayangkan pada Sabtu (14/11/2026).
Publik kini membutuhkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya mengenai status aset hasil pembangunan yang bersumber dari APBD tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan uang daerah memiliki dasar hukum yang jelas, tercatat secara administratif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
KransNews.com akan terus berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang mengenai pembangunan dan pengelolaan gedung SPPG tersebut. (SN)
