KransNews.com | Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (20/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa mengusung tema “Kapolrestabes Medan Stop Pencitraan!!!” sebagai bentuk kritik terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi keamanan di Kota Medan yang dinilai masih belum memberikan rasa aman bagi masyarakat. Organisasi tersebut menyoroti persoalan kriminalitas, peredaran narkoba, aksi begal, hingga tawuran yang disebut masih menjadi keresahan warga.
Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut, Paulus Peringatan Gulo, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan tindakan nyata dari kepolisian untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan, bukan sekadar aktivitas yang dinilai mengedepankan pencitraan di media sosial.
“Kapolrestabes Medan berhentilah untuk pencitraan dan mulailah serius melakukan kerja untuk masyarakat Kota Medan. Masyarakat Medan tidak butuh hal-hal itu, tapi masyarakat masih selalu waspada dengan masalah kriminalitas di Kota Medan yang masih tinggi,” ujar Paulus.
Menurutnya, kepolisian seharusnya lebih memprioritaskan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai pemberantasan narkoba, pencegahan begal, serta penanganan tawuran perlu menjadi fokus utama aparat kepolisian di wilayah Kota Medan.
“Narkoba merajalela, begal masih mengintai, tawuran yang setiap minggu pasti terjadi. Ini yang harusnya jadi prioritas. Masyarakat Kota Medan muak dengan kondisi ini,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Sonny Irawan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolrestabes Medan. Mereka mendesak agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih berorientasi pada penanganan persoalan keamanan dan kebutuhan masyarakat.
Bahkan, Paulus menyatakan bahwa pergantian Kapolrestabes Medan patut dipertimbangkan apabila tidak ada perubahan nyata dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jika tidak ada perubahan nyata di lapangan, maka Kapolrestabes Medan layak untuk diganti dengan sosok yang lebih baik dan mampu menjawab keresahan masyarakat Medan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut menyampaikan ultimatum kepada Polda Sumut dengan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk mengambil sikap terhadap tuntutan evaluasi tersebut.
“Saat berita ini ditayangkan, kami mengultimatum Polda Sumut untuk bersikap dengan tenggat waktu 3×24 jam. Jika tidak ada tindakan evaluasi, kami akan kembali dengan Aksi Jilid III dengan skala massa yang lebih besar,” tutup Paulus.
Melalui aksi tersebut, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut berharap pimpinan kepolisian di Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan, terutama terkait upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Medan. (Ren)
