KransNews.com | Simalungun – Pemerintah Nagori Dolok Meranggir I, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun disorot karena diduga belum memasang papan informasi transparansi kegiatan Dana Desa Tahun 2026.
Keluhan itu muncul dari masyarakat usai rapat di Kantor Pangulu, Kamis (9/7/2026). Warga menilai tidak adanya papan APBDes dan info Dana Desa melanggar prinsip keterbukaan.
“Menurut peraturan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diwajibkan terbuka kepada warganya. Pemasangan papan informasi itu kewajiban mutlak Pangulu,” kata salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Camat Dolok Batunanggar, Siti Aminah Siregar, M.Si saat dikonfirmasi di lokasi, Kamis (9/7/2026) membenarkan seharusnya papan informasi itu sudah terpasang.
“Seharusnya ada itu. Kalau nggak ada nanti kita beritahu,” katanya singkat.
Camat menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintahan nagori agar aturan transparansi dipatuhi.
Pangulu Dolok Meranggir I, Erwin Hardi Purba saat dikonfirmasi di kantornya sekitar pukul 12.30 WIB mengaku belum memasang papan transparansi tersebut.
“Belum ada. Jadi kalau nanti dipasang ku kabari,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pangulu justru menuding media KRANSNews.com akan membuat berita “dugaan korupsi” terkait konfirmasi papan transparansi tersebut.
Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menginformasikan APBDes dan realisasi Dana Desa melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
Tujuannya untuk memastikan partisipasi dan pengawasan publik. Sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan bisa berupa teguran tertulis hingga pemberhentian.
Hingga berita ini diturunkan, papan informasi Dana Desa 2026 di Nagori Dolok Meranggir I belum terlihat. Pihak Kecamatan menyatakan akan melakukan peneguran dan monitoring. (RZ)
