KransNews.com | Simalungun – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menggelar Dialog Rakyat bertajuk “Simalungun Bersih, Rakyat Maju” di Literasi kopi, Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis (7/5/2026).
Dalam forum yang diklaim sebagai ruang partisipasi publik itu, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan kelompok pemuda menyuarakan sejumlah persoalan struktural. Infrastruktur jalan, jembatan rusak, pungutan liar rekrutmen tenaga kerja di KEK Sei Mangkei, hingga darurat narkoba yang dikaitkan dengan tingginya pengangguran di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.
Doli menyebut kegiatan ini sebagai momentum mendengar kebutuhan riil warga. “Saya hadir untuk menyerap aspirasi. Apa yang bisa saya perjuangkan, tentu akan saya perjuangkan,” ujarnya di hadapan warga.
Namun, janji politik itu langsung diuji ketika Agus Salim Siregar melaporkan kondisi jembatan yang membahayakan aktivitas warga Perdagangan. Menanggapi itu, Doli mengakui masalah jembatan memerlukan koordinasi lintas instansi teknis, sebuah pengakuan tak langsung atas ruwetnya birokrasi infrastruktur.
Warga juga mengeluh akses jalan antarwilayah yang rusak parah, terutama di musim hujan. Doli merespons dengan instruksi teknis seperti menyiapkan data total panjang jalan desa, kabupaten, hingga provinsi, plus dokumen pendukung. “Aspirasi sudah dicatat staf. Perlu proposal dan kelengkapan persyaratan,” katanya, sebuah prosedur birokratis yang berisiko mereduksi urgensi lapangan menjadi sekadar berkas.
Sesi yang lebih tajam datang dari Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi Perdagangan, Nia Ramadhani Damanik, CPM. Ia mengungkap praktik pungli dalam penerimaan karyawan di KEK Sei Mangkei serta meminta perhatian serius terhadap bahaya narkoba yang mengintai pemuda penganggur di sekitar kawasan tersebut. Dua isu ini, korupsi kecil di sektor formal dan dekadensi sosial akibat kemiskinan struktural, menunjukkan kegagalan tata kelola KEK dalam menciptakan lapangan kerja yang adil.
Doli menjawab dengan nada optimistis bahwa pungli akan ditindaklanjuti dan ia yakin itu ulah oknum, bukan kebijakan perusahaan. Klaim ini, tanpa mekanisme pengawasan independen, berpotensi mengaburkan sistemiknya praktik pungli di kawasan yang mendapat fasilitas negara. Sementara untuk narkoba, Doli menjanjikan pertemuan 30 anggota DPR dengan Kapolda, Pangdam, Kejari, dan BNN di Medan dalam beberapa hari ke depan. “Semoga ada langkah baik,” ujarnya.
Penutup, Doli menegaskan kembali komitmennya: “Ini sudah menjadi tugas saya dan akan saya perjuangkan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Harapannya, aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Simalungun ini dapat segera diselesaikan, bukan hanya sekadar janji politik belaka. (Ben)
