KransNews.com | Simalungun – Gelombang kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2026 mengemuka lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Simalungun.
Aksi tersebut diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Panca Budi bersama BEM Seluruh Indonesia, BEM Universitas Efarina, serta Forum Pemuda Simalungun.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan ketidaktepatan skala prioritas dalam penyusunan APBD, khususnya pada anggaran Sekretariat DPRD. Mahasiswa menegaskan bahwa APBD seharusnya menjadi instrumen kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sebagai bentuk kritik simbolik, massa aksi menyerahkan beberapa ekor tikus kepada pihak DPRD. Aksi tersebut dimaknai sebagai peringatan terhadap potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran.
Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik, menegaskan bahwa simbol tersebut bukan bentuk intimidasi, melainkan kritik moral.
“Penyerahan tikus ini bukan bentuk intimidasi, melainkan simbol peringatan agar DPRD lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” ujarnya.
Para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya, Transparansi penuh penggunaan APBD 2026
Audit independen anggaran Sekretariat DPRD. Keterbukaan informasi pengadaan melalui LPSE, SIRUP, dan e-Catalogue.
Efisiensi anggaran dan pengalihan belanja non-prioritas. Pembenahan layanan kesehatan di RSUD Perdagangan.
Pemerataan pembangunan infrastruktur. Pengawalan kasus penyiraman aktivis Andri Yunus. Jaminan kebebasan berpendapat tanpa intimidasi.
Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil sebagai fondasi pemerintahan demokratis.
Aksi ini turut diwarnai kekecewaan. Dari total 50 anggota DPRD, tidak satu pun hadir menemui massa. Aspirasi hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), yang berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan DPRD serta menandatangani pakta integritas sebagai komitmen awal.
Ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut dinilai sebagai bentuk rendahnya responsivitas terhadap aspirasi publik.
Mahasiswa pun menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“Jika aspirasi kami diabaikan, kami siap turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Nia. (Ril)
