KransNews.com | Simalungun — Menyikapi kasus korupsi yang terjadi di BUMNag Unggul Jaya Dolok Merangir II, Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Irawan Tanjung, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik keras terhadap lemahnya pengawasan di tingkat nagori.
“Kasus ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Maujana Nagori sebagai lembaga pengawas harus lebih proaktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan nagori, termasuk BUMNag,” ujar Buyung dengan nada geram.
Ia mengingatkan seluruh anggota Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun untuk benar-benar mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai pengawas serta penyalur aspirasi masyarakat. Menurutnya, peran Maujana tidak boleh hanya sebatas formalitas.
“Jangan sampai Maujana Nagori hanya menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah nagori. Kita harus berani mengkritisi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan nagori dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Buyung juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala desa dan pengurus BUMNag di Kabupaten Simalungun agar tidak mencoba menyelewengkan dana desa. “Ingat, ada hukum yang akan menindak tegas para pelaku korupsi,” tambahnya.
Kasus korupsi BUMNag Unggul Jaya Dolok Merangir II menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius di tingkat desa. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan ketat, transparansi pengelolaan keuangan, serta kesadaran hukum dari seluruh elemen masyarakat desa untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Kelanjutan kasus ini dan siapa saja yang berpotensi terseret akan menjadi perhatian publik ke depan. (RZ)
