26 Tahun Menunggu Jawaban: Harapan Masyarakat Lamtoras di Rakor Pemkab Simalungun dengan PT TPL

oleh -431 Dilihat
26 Tahun Menunggu Jawaban: Harapan Masyarakat Lamtoras di Rakor Pemkab Simalungun dengan PT TPL

KransNews.com | Simalungun – Di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Pematang Raya, Rabu (24/9/2025), ratusan mata tertuju pada satu harapan: perdamaian. Setelah 26 tahun lamanya masyarakat adat Lamtoras Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik bersuara tentang tanah leluhur mereka, akhirnya digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Simalungun bersama Forkopimda untuk mempertemukan mereka dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Bagi masyarakat Lamtoras, ini bukan sekadar forum resmi. Ini adalah kesempatan untuk kembali memperjuangkan hak yang mereka yakini diwariskan sejak delapan generasi lalu. Seorang perwakilan lembaga adat Lamtoras menceritakan bagaimana tanah itu menjadi bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka. “Kami hanya ingin kembali pada tanah kami. Negara harus hadir, karena kami sudah ada di sini jauh sebelum perusahaan berdiri,” ucapnya dengan nada penuh harap.

Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, yang hadir mewakili Bupati, mengakui panjangnya konflik ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memihak kelompok tertentu, melainkan berpihak pada perdamaian. “Pemerintah hadir untuk memfasilitasi. Mari kita jaga keamanan dan kenyamanan, jangan sampai menimbulkan situasi yang destruktif. Simalungun harus tetap maju,” katanya.

Dari pihak perusahaan, Direktur PT TPL, Jandres H Silalahi, mengakui konflik yang masih menyisakan luka. “Kami sudah mencoba melakukan pendekatan, tapi memang belum membuahkan hasil. Forum ini kami harapkan menjadi jalan keluar bersama,” ujarnya.

Situasi di Simalungun hingga kini masih kondusif. Kapolres AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya menjaga ketenangan. Ia menyebut sudah ada personel kepolisian yang ditempatkan untuk mengawal keamanan di lokasi konflik maupun akses menuju TPL dan Sihaporas.

Rakor ini menghadirkan banyak pihak: Forkopimda, DPRD, tokoh adat, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerintah. Semua hadir dengan harapan satu: menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Bagi masyarakat Lamtoras, pertemuan ini menjadi secercah cahaya setelah lebih dari dua dekade menanti. Mereka datang bukan hanya untuk bicara soal tanah, tapi tentang jati diri, sejarah, dan masa depan anak cucu mereka. (Ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *