KransNews.com | Jakarta – Presiden menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan secara damai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 yang disahkan PBB.
Dalam keterangannya, Presiden menyebut Polri telah melakukan pemeriksaan secara cepat, transparan, dan terbuka terhadap petugas yang terbukti melakukan kesalahan di lapangan. Sementara itu, pimpinan DPR juga sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan, termasuk terkait besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, para ketua umum partai politik dilaporkan sudah mengambil langkah tegas kepada anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru per 1 September 2025.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat. Aspirasi dapat disampaikan secara damai. Namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” tegas Presiden.
Kepada TNI dan Polri, Presiden memerintahkan agar bertindak tegas terhadap aksi perusakan fasilitas publik maupun penjarahan yang merugikan masyarakat dan sentra ekonomi. Di sisi lain, Presiden meminta pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat hingga mahasiswa guna menyerap masukan.
Presiden juga mengajak seluruh masyarakat tetap tenang dan menyalurkan aspirasi secara damai. “Kami pastikan semua aspirasi akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Pemerintah yang saya pimpin bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk yang paling kecil dan tertinggal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional. “Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan. Jangan mau diadu domba. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,” tutupnya. (Ril)
