KransNews.com | Deli Serdang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat sore (22/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, SH, dan dihadiri Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (Pd) Sp.Pd, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, SS, unsur Forkopimda, para anggota DPRD, serta pimpinan OPD.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar), H. Rahmadsya, SH (Fraksi Demokrat-PKB), dalam laporannya menjelaskan bahwa pembahasan P-APBD 2025 dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), persetujuan bersama dengan kepala daerah, hingga rapat teknis bersama sejumlah OPD.
“DPRD Deli Serdang berkomitmen menjadikan perubahan APBD tahun 2025 sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan bahwa fokus utama dalam perubahan anggaran kali ini diarahkan pada tiga sektor mendasar, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan.
“Pengesahan ini menjadi landasan bagi kami untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memberikan layanan berobat gratis melalui BPJS Kesehatan. Kami berharap evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjalan lancar sehingga pelaksanaan bisa dimulai 1 September 2025,” jelas Bupati.
Asri juga menyampaikan bahwa kebijakan anggaran telah diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika rakyat bisa hidup sehat, bersekolah dengan layak, dan memiliki jalan yang baik. Mari kita bergandeng tangan untuk mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, dan religius,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta mempermudah proses perubahan status kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). (MIS)
