KransNews.com | Simalungun – Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan serius terhadap keuangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (T.A) 2024.
Menurut Ketua SAPMA PP Simalungun, Swandi Sihombing, ada beberapa indikasi kejanggalan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Simalungun T.A 2024 yang tidak sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang matang.
“Kami meminta BPK RI untuk memeriksa keuangan daerah Kabupaten Simalungun secara terinci, terutama pada beberapa aspek seperti belanja pada OPD yang pagu anggarannya bertambah atau muncul dari pergeseran APBD,” kata Swandi.
Beberapa aspek yang diminta untuk diperiksa oleh BPK RI antara lain:
- Belanja pada OPD yang pagu anggarannya bertambah atau muncul dari pergeseran APBD.
- Belanja hibah ke Agromadear Perusahaan Daerah di kabupaten Simalungun yang tidak memiliki penyertaan modal.
- Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
- Belanja hibah KORPRI Kabupaten Simalungun T.A 2024.
- Pelaksanaan Pesta Rondang Bintang yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun T.A 2024.
Swandi meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, serta tidak melakukan kelalaian dalam memeriksa keuangan yang dikelola pemerintah.
“Kami meminta BPK RI untuk melaksanakan peran aktifnya dalam memeriksa setiap instansi pemerintahan/kepala dinas yang terlibat dalam penyelenggaraan anggaran keuangan daerah Kabupaten Simalungun T.A 2024,” kata Swandi.
Dengan demikian, diharapkan keuangan daerah Kabupaten Simalungun dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang matang. (Ril)
