KransNews.com | Simalungun – Kabag Ops Polres Simalungun KOMPOL M. Manik, S.H, M.H., memimpin pengamanan kegiatan pemanenan dan okupasi (pembersihan lahan) milik PT. Sawit Indah Abadi (PT. SIA) yang sebelumnya digarap oleh Kelompok Tani Hutan Teratai Hijau di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.
Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12) pukul 18.00 WIB, menjelaskan bahwa operasi pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari PT. Sawit Indah Abadi Kebun Buntu Bayu No: 051/SIA/UM/MDN/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Permohonan Percepatan Penyelesaian Penyerobotan Lahan.
“Kegiatan ini didasari oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Perintah Pengamanan Nomor 1456/XII/Ops.4.5/2024 tanggal 12 Desember 2024,” jelas AKP Verry Purba.
Operasi pengamanan dimulai dengan apel pengecekan personil di Lapangan Apel Polsekta Tanah Jawa pada pukul 08.00 WIB. Tim gabungan yang terlibat terdiri dari berbagai unsur pimpinan Polres Simalungun, termasuk Kapolsek Tanah Jawa KOMPOL Asmon Bufitra, SH, M.H., Kasat Samapta AKP Rudi Handoko, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Esron Siahaan, SH., Kasat PamObvit AKP Hengky Bonari Siahaan, S.H., serta para perwira dan brigadir yang ditugaskan.
Sekitar pukul 10.20 WIB, tim kepolisian tiba di lokasi untuk mengamankan proses pembersihan lahan yang dilakukan oleh sekitar 80 orang karyawan perusahaan. Kegiatan pembersihan meliputi pembongkaran tenda dan pencabutan tanaman atau bibit yang berada di piringan kelapa sawit.
“Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bentrok antara karyawan perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan,” tambah AKP Verry Purba.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib hingga pukul 15.30 WIB. Setelah memastikan situasi kondusif, seluruh personil kembali ke Polsekta Tanah Jawa untuk melaksanakan apel konsolidasi.
Keberhasilan pengamanan ini menunjukkan profesionalisme Polres Simalungun dalam menangani potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan sengketa lahan. Pendekatan yang terukur dan koordinasi yang baik antar unit menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses okupasi berlangsung. (*)
